 |
"Andai kata seperti pemerintahan saya dulu 10 tahun saya pastikan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, memastikan menteri-menteri tidak boleh take side di kubu manapun," kata SBY dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/3/2016)
SBY mengingatkan jika ada sengketa di parpol menurut UU bila dibawa ke hukum ada keputusan hukum. Ikuti aturan main. "Lalu itu dijalankan dengan benar tidak harus berlarut-larut seperti ini," ujarnya.
Presiden ke-6 RI itu menyebut pemerintah terlalu ikut campur sehingga membuat permasalahan berlarut-larut. "Pemerintah dianggap ikut campur tangan, ini yang jadi pembicaraan hangat di masyarakat luas,” katanya.
Ia mengatakan konflik di tubuh partai hingga perpecahan atau kongres tandingan bukanlah hal baru dan kerap terjadi. "Tapi yang menarik seolah-olah ada intervensi, keberpihakan kekuasaan," lanjutnya.
Menurut SBY, pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah dengan merujuk pada UU Partai Politik. Ini terkait bagaimana penyelesaian konflik di tubuh partai yang harus diselesaikan oleh pihak internal dengan mekanisme masing-masing, termasuk sesuai AD/ART tiap parpol.
"Kalau pihak yang bersengketa membawake ranah hukum maka domainnya hukum. Hukum juga jelas, siapa yang menang dan bersalah. Meskipun proses hukum mewadahi mekanisme naik banding, sampai nanti inkrah," kata SBY.
Jika melihat dua perspektif yang dimaksud itu, menurutnya penyelesaian konflik internal Partai Golkar dan PPP sudah dapat dinalar dengan akal sehat. Dengan demikian, kata SBY, permasalahan pun bisa segera selesai dengan solusi yang tepat.
"Saya melihat karena pemerintah involve, melibatkan diri, bukan sekadar mengesahkan apa yang telah dilakukan oleh parpol tapi ikut dalam proses, sebutlah sah atau tidak sah, benar atau tidak benar. Ada unsur keberpihakan. Ini yang menjadi masalah," jelasnya.
SBY juga mengingatkan bahwa kekuasaan ada batasnya. Ada aturan yang jelas, kapan pihak penguasa harus berhenti dan tidak boleh mencampuri ranah atau wilayah pihak lain.
"Kita mestinya ikut merasa bersalah. kalau itu kita biarkan. Tidak ada gerakan moral, empati untuk ikut menyelesaikan yang terjadi di tubuh sejumlah parpol tertentu," kata SBY.
"Kalau saya egois saya memimpin Partai Demokrat, PD di 2014 menurun drastis, saya bisa senang-senang saja kalau ada partai yang sulit konsolidasi. Tapi sebagai orang yang mencintai demokrasi dan pernah memimpin, sebenarnya itu tidak patut terjadi. Negara harus bertanggung jawab," tambahnya.
Sebagai seseorang yang pernah menjadi Presiden dan juga Ketua Umum partai, SBY menaruh harapan besar terhadap kekuasaan pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya punya keyakinan pemimpin kita, presiden Jokowi juga mestinya menghendaki demokrasinya hidup, kedaulatan partai dihormati. Kalau ada sengketa bisa diselesaikan dengan baik, pemerintah jadi fasilitator," katanya.
sumber : tribunnews.com