 |
| KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Sahid Jakarta, Senin (21/12/2015). |
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, adanya Otoritas Batam adalah untuk menyaingi Singapura. Namun, hal itu tidak terjadi akibat adanya duplikasi kewenangan di Batam.
"Duplikasi kewenangan antara pemerintah Batam Pemprov dan antara Otoritas Batam sudah tidak bisa. Jadi kalau diteruskan sampai kapan pun Batam tidak mampu berkembang," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/1/2015).
Menurut Tjahjo, dualisme kewenangan di Batam sudah salah sejak awal dan jelas merugikan. Bahkan, selain kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan di Batam.
"Ini sejak lahir salah, sehingga bagaimana kewenangan yang ada, duplikasi pemerintah kota Batam dan Otoritas Batam ada kewenangan pusat juga ada, sehingga tidak mencapai target. Pajak Rp 20 triliun hilang. Kita bangun Batam dan Kepri bukan melayani Singapura," ujar dia.
Tjahjo menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun dan lebih mendorong industri di Batam.
Hal itu, kata dia, bukan semata untuk merespon minat Singapura untuk berinvestasi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), namun juga untuk menyaingi Singapura.
Untuk itu, lanjutnya, harus ada langkah dan kebijakan yang lebih komperhensif, supaya kawasan ekonomi Batam bisa ditata lebih baik.
"Nanti akan ada ratas sekali lagi, baru pertengahan bulan dilaporkan ke Bapak Presiden, yang satu melindungi investor yang sudah ada, melindungi jaminan kepastian hukum dan investor yang baru," jelas Tjahjo.
"Duplikasi kewenangan antara pemerintah Batam Pemprov dan antara Otoritas Batam sudah tidak bisa. Jadi kalau diteruskan sampai kapan pun Batam tidak mampu berkembang," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/1/2015).
Menurut Tjahjo, dualisme kewenangan di Batam sudah salah sejak awal dan jelas merugikan. Bahkan, selain kewenangan Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan di Batam.
"Ini sejak lahir salah, sehingga bagaimana kewenangan yang ada, duplikasi pemerintah kota Batam dan Otoritas Batam ada kewenangan pusat juga ada, sehingga tidak mencapai target. Pajak Rp 20 triliun hilang. Kita bangun Batam dan Kepri bukan melayani Singapura," ujar dia.
Tjahjo menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun dan lebih mendorong industri di Batam.
Hal itu, kata dia, bukan semata untuk merespon minat Singapura untuk berinvestasi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), namun juga untuk menyaingi Singapura.
Untuk itu, lanjutnya, harus ada langkah dan kebijakan yang lebih komperhensif, supaya kawasan ekonomi Batam bisa ditata lebih baik.
"Nanti akan ada ratas sekali lagi, baru pertengahan bulan dilaporkan ke Bapak Presiden, yang satu melindungi investor yang sudah ada, melindungi jaminan kepastian hukum dan investor yang baru," jelas Tjahjo.
sumber : Kompas.com
| Penulis | : Sakina Rakhma Diah Setiawan |
| Editor | : Erlangga Djumena |