 |
Meskipun Pemprov DKI diketahui menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta atas kepemilikan lahan, Dajrot berharap kantor itu tidak digunakan untuk kegiatan politik.
"Sebaiknya aset-aset dari pemerintah itu jangan digunakan untuk kegiatan politik praktis, apapun juga, itu tidak bagus," kata Djarot di Rusun Jatinegara Barat, Jatinegara, Jakarta, Sabtu (19/3).
Seharusnya aset daerah itu digunakan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat. Menurutnya, salah bila kantor yang berdiri atas lahan milik Pemprov DKI itu digunakan untuk kepentingan seseorang atau kelompok.
"Bahwa aset-aset pemda itu adalah milik pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk melayani warga, bukan melayani orang perseorangan," tegas mantan Wali kota Blitar ini.
Kantor yang saat ini digunakan pendukung Ahok itu ternyata pernah juga digunakan oleh pendiri Cyrus Network sekaligus relawan Jakarta Baru, pendukung pasangan Jokowi-Ahok, Hasan Nasbi saat Pilgub 2012 silam.
Saat 2012 lalu, Hasan menyewa dari perusahaan swasta yang bekerja biasa menyewakan rumah-rumah di kawasan itu. Dan sampai saat ini digunakan oleh TemanAhok.[merdeka]