 |
Murai.co.id - Presiden Joko Widodo melempar tanggung jawab dengan menyerahkan urusan guru honorer ke sekolah terkait.
Penegasan itu disampaikan pengamat politik Ahmad Yazid kepada intelijen (11/03). “Kalau menyerahkan ke sekolah terkait, itu artinya Jokowi tidak tanggung jawab. Sekolah terkait belum memiliki dana besar untuk mengangkat guru honorer,” tegas Ahmad Yazid.
Menurut Yazid, dalam kasus guru honorer, Jokowi tidak menempati janjinya sebagaimana diucapkan saat kampanye. “Justru yang terjadi ada guru honorer yang ditangkap polisi. Ini juga tidak benar,” papar Yazid.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa turut campur dalam urusan yang bukan porsinya. Urusan pengangkatan dan pemberhentian guru “non PNS K2” wewenang sekolah.
“Dengan pengaturan tersebut, sekolah yang punya wewenang mengangkat atau memberhentkan guru non-PNS K2,” ujar Sumarna (10/03)
Red