 |
pemerintah seharusnya bisa melakukan pembicaraan terkait konflik antara layanan taksi berbasis aplikasi dengan taksi konvensional. Haji Lulung, sapaannya, menyatakan, pemerintah harus bisa mencari jalan keluar terkait konflik tersebut.
"Pihak terkait baik itu ojek online, taksi Uber, Grab sebaiknya musyawarah bersama pemerintah," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Politikus PPP ini menilai, baik sopir taksi online maupun konvensional sama-sama mencari nafkah. Karena itu, sebaiknya tidak boleh ada pihak yang dirugikan.
Selain itu, Lulung menjelaskan, harus ada peraturan yang dibuat terkait layanan transportasi berbasis aplikasi. Salah satu isinya adalah mereka harus membayar pajak.
"Pemerintah undang semua. Duduk bareng bantuin pemerintah cari solusi," ungkap Lulung. (gil)
Sumber: JPG